Kabupaten Bangka Selatan merupakan salah satu kabupaten dengan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) dibawah rata-rata nasional. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya (FKM UNSRI) menjadikan Kabupaten Bangka Selatan sebagai lokus pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan Tahun 2022 (Selasa/07 Juni 2022). “Kami diminta Kemenkes untuk mendampingi DKPPKB Kab. Basel agar nantinya dokumen Renja yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017” kata Ketua Tim Pendampingan, Haerawati Idris.  Tindaklanjut dari kerjasama tsb yaitu Workshop dan Rapat Koordinasi (rakor). “Workshop ini akan dilaksanakan sebanyak 4 kali dan setelah workshop akan dilakukan rakor. Nanti di bulan November akan dievaluasi langsung oleh Kemenkes” tambahnya.

Workshop I ini dibuka langsung oleh Plt. Kadinkes, PP dan KB Kb. Bangka Selatan, dr. Agus Pranawa dan diikuti kepala Puskesmas dan RSUD. “Perencanaan DKPPKB perlu banyak belajar dan ikut pelatihan. Semoga nantinya peserta tidak hanya berhenti di workshop I, tetapi juga ikuti sampai dengan selesai hingga workshop IV”katanya.

Angka IPKM memiliki korelasi dengan perencanaan di daerah karena perencanaan yang baik akan menghasilkan output yang baik. “IPKM merupakan komposit dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Survei Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Potensi Desa (Podes). Untuk menghitung IPKM ada 7 variabel dengan 30 indikator penilaian” ujar Hamzah Hasyim.

Dalam kesempatan yang sama, Herman selaku narasumber dari Bappelitbangda Kab. Basel juga menyampaikan bahwa pagu anggaran DKPPKB Kab. Basel pada tahun 2023 memang belum mencapai 10% dari APBD dikarenakan minimnya kas daerah. Namun beruntungnya DKPPKB Kab. Bangka Selatan dibantu oleh DAK Fisik dan DAK Non Fisik yang pada tahun 2022 saja mencapai hampir 80 milyar rupiah.

Penulis : AYF