LATAR BELAKANG

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasipublik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dalam rangka mewujudkan keterbukaan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya Undang-undang ini, diharapkan partisipasi publik terhadap penyelenggaraan negara akan semakin optimal, yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan publik. Masyarakat secara individu dan institusi dapat meminta dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dari badan-badan publik. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani pemohon informasi publik secara tepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Terkait dengan itu, PPID Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan menetapkan Standar Operasional Prosedur layanan informasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. 

DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan                    lembaran  Negara Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 112. Tambahan lembaran Negara Nomor 5038)
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 , tambahan lembaran Negara Nomor          5071)
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik.

MAKSUD DAN TUJUAN 
1. Maksud 
Standar Operasional Prosedur (SOP) Fasilitasi Sengketa Informasi Publik ini sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggungjawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan dalam penyediaan informasi melalui me

1. PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 
    Untuk melaksanakan pelayanan informasi perlu didukung oleh Front Office dan Back Office yang baik. 
    a. Front Office, meliputi; 
        1) Desk Layanan Langsung 
        2) Desk Layanan Melalui Media 
   b. Back Office, meliputi: 
       1) Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 
       2) Bidang Pengolah Data dan Penyaji Informasi
       3) Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
2. WAKTU PELAYANAN INFORMASI 
    Layanan permohonan informasi pada PPID Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut: 
    a. Senin - Kamis 
       1) Jam Layanan : 07.30 WIB - 15.30 WIB 
       2) Istirahat, Shalat, Makan : 12.00 WIB - 13.00 WIB 
   b. Jumat 
      1) Jam Layanan : 07.30 WIB - 11.00 WIB 
3. MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 
   a. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy, KTP pemohon dan pengguna             informasi; 
   b. Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada pemohon informasi 
   c. Petugas memproses permintaan pemohon sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon; 
  d. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori                       dikecualikan PPID Pembantu menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
  e. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon/pengguna informasi publik 
4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN 
   Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah 
   ditentukan; 
a. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)              Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID pembantu dapat                memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; 
 b. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon 
informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax, ataupun jasa pos. 
5. BIAYA TARIF 
    PPID Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya) dan dapat mengakses melalui website yang tersedia.
    a. Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan tahunan pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik.          Petugas pelayanan informasi publik setiap tahun membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepada Pejabat                        Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Komisi Informasi Provinsi. Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi                  publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan permintaan informasi publik disertai dengan alasan                                penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan              perundang-undangan. 

KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK 
Setiap pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada 
atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu berdasarkan alasan 
berikut : 
a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; 
c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi; 
d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; 
e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi; 
f.  Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau 
g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini. 
 
PENUTUP 
Sebagai Badan Publik, Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dengan memberikan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang memadai. SOP pelayanan Informasi Publik PPID Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan  ini wajib dijadikan pedoman bagi semua Tim Pelaksana PPID Pembantu pada Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan informasi, pengelolaan, pendokumentasian, pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi.